Pemindahan Ibukota Indonesia : Perlu atau Tidak?

Pemindahan Ibukota Indonesia
Pemindahan Ibukota Indonesia : Perlu atau TIdak?!


JAKARTA, sudah 488 tahun usia Jakarta, namun belum juga dewasa. Tingkahnya ibarat anak kecil yang sering jatuh terjerembap ketika belajar berjalan. Lancar-macetnya lalu lintas kendaraaan, banjir dan kemarau yang menerjang, gejolak ekonomi yang mendera serta pembangunan infrastruktur yang mangkrak-tumbuh, fasilitas umum yang umum dan kondisi politik yang semrawut. Jakarta tak henti-hentinya dirundung masalah-masalah perkotaan sebagai kota metropolis di Indonesia sekaligus pusat pemerintahan. Fungsi Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dengan penduduk mencapai 10 juta manusia memang menopang beban yang sangat berat. Sebagian besar warga Indonesia berbondong-bondong ke Jakarta untuk sekedar sekolah, kerja dan bahkan berobat. Sekilas daya tarik Jakarta memang begitu luar biasa tapi keluh kesah warganya tiap hari terdengar baik mengenai kemacetan, kriminalitas, kemiskinan dan kesenjangan sosial, banjir dan sampah serta kesehatan.

Beban tersebut dirasakan beberapa pihak dan pemerhati kota sudah semakin memuncak. Ditandai dengan tingginya intensitas kegagalan-kegagalan pelayanan publik maupun masalah-masalah sosial ekonomi yang semakin rentan terpicu oleh faktor-faktor eksternal-internal. Banyak pakar yang menyebutkan bahwa Jakarta tidak dirancang secara maksimal sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan skala besar seperti saat ini. Walaupun hal ini sudah tercetus sejak era Soekarno namun akhirnya isu mengenai pemindahan ibukota semakin menguat beberapa waktu terakhir ini. Berbagai daerah muncul sebagai kandidat pengganti ibukota baru yaitu Kalimantan, Bogor, Karawang, Palembang, Jonggol dan lain-lain. Paradigma yang mendukung usulan ini adalah upaya untuk meratakan pembangunan dan mengurangi beban menata kota Jakarta.

Pemindahan ibukota ini masih dalam taraf kajian oleh pemerintah pusat. Sebagian besar pihak mendukung usulan ini walaupun ada beberapa pihak yang menolak. Para pakar menganggap daerah-daerah di Pulau Jawa sudah tidak lagi mencukupi daya dukungnya sebagai ibukota baru dan ibukota tidak dapat dipindahkan ke daerah yang berdekatan dengan Jakarta karena tidak menyelesaikan masalah namun hanya memindahkan masalah dan bukan upaya untuk meratakan pembangunan. Secara demografi, kepadatan penduduk dan sentralisasi kegiatan terus meningkat di kawasan Jabodetabek bahkan Jawa, oleh karena itu daerah ini memang tidak ideal sebagai kandidat pengganti ibukota Indonesia karena mengakibatkan rangsangan urbanisasi yang semakin kuat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan kandidat yang paling memenuhi syarat sebagai ibukota baru, selain telah siap secara infrastruktur dan kondisi demografis yang baik, Pulau Kalimantan juga memiliki keuntungan secara geografis karena jauh dari gunung berapi dan tidak rawan gempa.

Namun pemindahan ibukota bukan tanpa kendala, sebagian besar juga menyebutkan bahwa pemindahan ibukota justru menguras anggaran belanja negara karena harus membangun ibukota baru. Namun hal ini dapat saja dibantah melalui model pembangunan ibukota baru yang menitikberatkan pada melanjutkan pembangunan kota yang sudah ada di kota pengganti tanpa membuka lahan-lahan baru. Yang perlu disiapkan secara matang untuk ibukota baru ini adalah visi-misi atau tujuan yang baik bagi masa depan. Perlu adanya regulasi yang kuat dan matang untuk menghindari spekulan dan konflik-konflik yang muncul, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai amdal, resiko banjir dan ketersediaan air bersih untuk memastikan bahwa pembangunan kota sesuai yang diharapkan.

Lalu bagaimana dengan kota Jakarta apabila ibukota pemerintahan dipindahkan? Apakah masalah pemerataan pembangunan, konsentrasi aktivitas, kepadatan penduduk dan kemacetan dapat teratasi? Perlu ditekankan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis karena infrastrukturnya yang sudah jadi. Namun perlu adanya manajemen kota yang lebih baik. Untuk masalah kemacetan misalnya, pembangunan transportasi massal yang terpadu dan kebijakan pembatasan kendaraan serta menaikkan tarif parkir dapat menjadi beberapa program yang diterapkan.

Melihat perkembangan kondisi perkotaan Jakarta yang semakin rumit, urgensi pemindahan ibukota ini perlu dikaji secara serius karena permasalahan Jakarta sudah seperti bom waktu yang kapanpun siap meledak.

0 Response to "Pemindahan Ibukota Indonesia : Perlu atau Tidak?"

Post a Comment

Berikan komentar disini...