Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Analisis Tipologi Klassen Jawa Tengah
Analisis Tipologi Klassen Jawa Tengah

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (lowgrowth and low income).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/ kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


  • Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. 
  • Daerah Maju Tapi Tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi. 
  • Daerah Berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. 
  • Daerah Relatif Tertinggal, yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi. 


ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN JAWA TENGAH


Daerah Maju dan Tumbuh Cepat
-Kabupaten Cilacap
-Kabupaten Karanganyar
-Kabupaten Kudus Daerah Berkembang
-Kabupaten Klaten
-Kabupaten Sragen
-Kabupaten Rembang
-Kabupaten Tegal
-Kabupaten Brebes

Daerah Maju Tapi Tertekan
-Kabupaten Semarang
-Kabupaten Boyolali
-Kabupaten Kendal
-Kabupaten Sukoharjo

Daerah Relatif Berkembang
-Kabupaten Klaten
-Kabupaten Sragen
-Kabupaten Rembang
-Kabupaten Tegal
-Kabupaten Brebes

Daerah Relatif Tertinggal
-Kabupaten Pemalang
-Kabupaten Pekalongan
-Kabupaten Batang
-Kabupaten Temanggung
-Kabupaten Demak
-Kabupaten Jepara
-Kabupaten Pati
-Kabupaten Blora
-Kabupaten Grobogan
-Kabupaten Wonogiri
-Kabupaten Magelang
-Kabupaten Wonosobo
-Kabupaten Purworejo
-Kabupaten Kebumen
-Kabupaten Banjarnegara
-Kabupaten Purbalingga
-Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, perkembangan PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB, serta nilai rata-rata PDRB perkapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan yaitu tahun 2004 terlihat bahwa sebagian besar kabupaten di Propinsi Jawa Tengah berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata propinsi Jawa Tengah. Kabupaten-kabupaten yang merupakan daerah relatif tertinggal adalah kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, Temanggung, Demak, Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Wonogiri, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten di Propinsi Jawa Tengah masih banyak warganya yang memiliki pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan wilayahnya sangat lambat.Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah faktor endogen dari wilayah itu sendiri yang tidak kompetitif dan menjadi batas-batas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih baik lagi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kualitas dari pemerintah, masyarakat dan stakeholders terkait untuk mengolah wilayah itu sendiri misalnya banyak sektor potensial yang tidak bisa berkembang dengan maksimal karena pengaruh kebijakan dan ulah masyarakat sehingga menyebabkan kabupaten-kebupaten tesebut tidak kompetitif dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Contohnya kabupaten Pekalongan.Kabupaten ini memiliki banyak pusat-pusat kegiatan sektor ekonomi, namun masih saja tidak berkembang karena banyak faktor penghambat.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan terbagi dalam tiga Sub Wilayah Pembangunan yaitu :
  • SWP I dengan pusat Kota Kajen yang meliputi :Kecamatan Kajen, Karanganyar,Kesesi, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang dikembangkan adalah sektor pembangunan jasa, pertanian, pariwisata dan sosialbudaya (pendidikan). 
  • SWP II dengan pusat Kota Kedungwuni meliputi Kecamatan Kedungwuni, Doro,Buaran, Petungkriyono, Talun, Wonopringgo dan Karangdadap. Potensi yang dikembangkan adalah sektor pengembangan pertanian, industri dan sosial budaya(pendidikan). 
  • SWP III dengan pusat Kota Wiradesa meliputi Kecamatan Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Wonokerto dan Siwalan. Potensi yang dikembangkan adalah sektorperdagangan, industri dan perikanan. Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat pertumbuhan wilayah hampir mencapai rata-rata pada tahun 2004 yaitu 4,39% walaupun tingkat PDRB rata-rata pada tahun 2004 masih kecil yaitu Rp 2.962.787,35. Hal ini karena adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan yaitu adanya konversi lahan pertanian dan perkebunan untuk pembangunan sehingga para petani kehilangan pekerjaan, implikasi terhadap perekonomian adalah penurunan pendapatan penduduk dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Padahal dari segi wilayah dan keruangannya, Kabupaten Pekalongan memiliki geografis yang sangat bagus untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi, contohnya pertanian, perkebunan, pariwisata-budaya, dan perikanan, karena kabupaten Pekalongan terletak di lereng pegunungan yang subur dan sekaligus memiliki laut yang berlimpah sumberdayanya. Kabupaten Pekalongan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang konstan tetapi kecil sehingga berdampak pada tidak terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin gagal menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin kecil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang PDRB. 

Sedangkan untuk kabupaten yang termasuk pada daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah kabupaten Cilacap, Karanganyar, dan Kudus. Hal ini menunjukkan warga kabupaten Cilacap, Karanganyar dan Kudus memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan pertumbuhan wilayah sangat cepat dan memiliki keunggulan kompetitif. Contohnya adalah kabupaten Kudus. Kabupaten ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara kabupaten lainnya di Jawa Tengah yaitu sebesar 8,7% di tahun 2004 dan tingkat pendapatan per kapita tertinggi yaitu Rp 14.018.478,73. Tingkat PDRB per kapita kabupaten Kudus ini sangat besar dibanding kabupaten lainnya. Terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara pendapatan per kapita di kabupaten ini dengan kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kudus memiliki potensi yang sangat besar untuk kemajuan ekonomi wilayah. Banyak sektor-sektor perekonomian yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan angka PDRB kabupaten Kudus, terutama sektor industri.yang potensial yaitu industri rokok yang sangat menunjang perekonomian wilayah.Industri rokok di kabupaten Kudus sangat besar dan sudah banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan sektor industri yang mensupply tenaga kerja yang besar pula.

Untuk kabupaten yang termasuk pada daerah maju tapi tertekan adalah kabupaten Semarang, Boyolali, Kendal dan Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut memiliki nilai rata-rata PDRB perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah, namun demikian tingkat pertumbuhan PDRBnya masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Pertumbuhan wilayahnya tertekan karena kinerja perekonomian Kabupaten mengalami tekanan yang relatif besar. Contohnya kabupaten Kendal, kabupaten ini memiliki rata-rata PDRB per kapita Rp 4.645.763,55 lebih tinggi Rp 1.314.749,03 dari rata-rata PDRB per kapita provinsi Jawa Tengah yang senilai Rp 3.331.014,524. Namun tingkat pertumbuhan ekonominya lebih kecil hanya 2,61% dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah senilai 4,45%. Hal ini menunjukkan penurunan pertumbuhan sektor-sektor PDRB di kabupaten Kendal selama tahun 2003 hingga 2004 misalnya pada sektor listrik, gas dan air minum dan sektor bangunan. Sedangkan penopang utama PDRB per kapita kabupaten Kendal tahun 2004 adalah sektor industri disusul sektor pertanian kemudian sektor perdagangan.

Untuk kabupaten yang termasuk pada daerah berkembang adalah kabupaten Klaten, Sragen, Rembang, Tegal dan Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut memiliki tingkat pertumbuhan PDRBnya masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah namun nilai rata-rata PDRB perkapita yang lebih rendah dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah. Hal ini mungkin dikarenakan pertumbuhan sektor-sektor PDRB khususnya sektor pembangunan (kontruksi), karena daerah berkembang dominan melakukan pembangunan yang tinggi.Umumnya banyak terjadi pemekaran wilayah pada tipologi kabupaten ini. Pemerintah pusat memberikan kewenangan daerahnya untuk melakukan otonominya dalam mengolah sumberdaya dan potensi yang ada secara maksimal. Wilayah-wilayah pemekaran banyak melakukan pembangunan-pembangunan baru di berbagai sektor sehingga menaikkan pendapatan PDRB secara cepat. Walaupun tingkat pertumbuhan PDRBnya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah karena daerah ini memulai pembangunannya dari titik tertentu yang lebih rendah dibanding daerah pusat dan berkembang dari bawah rata-rata daerah pusat.

REKOMENDASI

1. Untuk daerah maju tapi tertekan :

Kebijakan perubahan struktur perekonomian harus dikembangkan selaras dengan perekembangan global yang menantang dari segi keunggulan produk dan kemampuan bersaing.

Orientasi pembangunan wilayah terfokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pemerintah kabupaten harus mengembangkan sektor perekonomian yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus spesialisasi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengabaikan sektor-sektor lain terutama sektor yang memiliki kontribusi besar terhadappenyerapan tenaga kerja.

2. Untuk daerah maju :

Pemerintah kabupaten harus mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah stabil dan dapat dikendalikan, karena semakin tidak stabilnya laju inflasi akan mengurangi kepercayaan pasar untuk berinvestasi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional.

3. Untuk daerah berkembang :

Pemerintah kabupaten harus mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang proporsional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, suatu alokasi anggaran belanja pemerintah yang tidakterkesan boros ataupun pelit.

Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. 

Dengan meningkatnya pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana (DAU dan DAK) dari pemerintah pusat.

4. Untuk daerah relatif tertinggal :

Perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar kabupaten-kabupaten relatif tertinggal terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan mensinergikan program-program atau kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lain.

5. Untuk pemerintah pusat :

Pemerintah kabupaten harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa harus memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Demikian juga selalu mengadakan pengkajian terhadap besaran kesenjangan yang terjadi di daerahnya untuk pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif.

0 Response to "Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004"

Post a Comment

Berikan komentar disini...