Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2003-2004 Menggunakan Metode Analisis Tipologi Klassen


A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (absolute equality) maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besarnya. Angka pendapatan per kapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan. 


Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 29 kabupaten di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat daerah kabupaten. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah kabupaten dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Disparitas ekonomi dan sosial di Propinsi Jawa Tengah juga berdampak terhadap mobilitas sosial yang kurang menguntungkan dengan adanya para migran. Arus migrasi bergerak dari daerah yang tingkat perekonomiannya lebih rendah menuju ke daerah yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Masalah yang ditimbulkan oleh arus migrasi ini adalah pemukiman kumuh, kejahatan, penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, lingkungan dan lainnya. Masalah tersebut tentu tidak mudah diselesaikan dan dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu berbagai upaya untuk mengatasi disparitas ekonomi antar daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah sudah saatnya dilakukan dengan intensif.

Kesenjangan pendapatan antar kabupaten di Propinsi Jawa Tengah haruslah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu kesenjangan perekonomian dan distribusi pendapatan antar daerah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan harmonisasi sosial. Dengan tingkat pendapatan tertentu, kenaikan kesenjangan akan selalu berimplikasi pada kenaikan kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

B. Perumusan Masalah


Data Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari 29 kabupaten di Propinsi Jawa Tengah sangatlah bervariasi. Hal itu berarti masih terdapat kesenjangan pendapatan yang ditunjang oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada. Dengan perbedaan potensi daerah tersebut, kesenjangan antar daerah juga semakin besar, baik kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi dan Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga masih terdapat kesenjangan non ekonomi lainnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, birokrasi dan jasa-jasa lainnya. Gambaran kesenjangan seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah agar perencanaan pembangunan daerah dapat ditentukan prioritasnya, khususnya dalam era otonomi daerah saat ini dimana pemerintah kabupaten diberi kesempatan seluasluasnya untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan agar tercapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti dengan semakin rendahnya kesenjangan pendapatan.

Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah :

  1. Seberapa besar kesenjangan pendapatan kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah, 
  2. Apakah terdapat pengaruh dari kesenjangan pendapatan kabupaten/ kota dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. 
  3. Seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi regional dari 35 kabupaten/ kota di Propinsi JawaTengah. 


C. Landasan Teori


Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indicator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita (secara nasional). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relative tertinggal (lowgrowth and low income). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah dan klasifikasi tingkat pertumbuhan daerah tersebut.

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/ kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  1. Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. 
  2. Daerah Maju Tapi Tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah disbanding dengan rata-rata provinsi.
  3. Daerah Berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi
  4. Daerah Relatif Tertinggal, yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah disbanding dengan rata-rata provinsi. 


D. Tujuan dan Manfaat Tipologi Klassen


Analisis Tipologi Klassen dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut:


Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pengguna analisis tipologi Klassen akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :
  1. Dapat membuat prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulansektor, subsektor, usaha, atau komoditi daerah yang merupakan hasil analisis tipologi Klassen
  2. Dapat menentukan prioritas kebijakan suatudaerah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional maupun daerah yang diacunya
  3. Dapat menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun sektoral. 

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN KABUPATEN DI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007


Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, perkembangan PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB, serta nilai rata-rata PDRB perkapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan yaitu tahun 2003 hingga 2007 terlihat bahwa sebagian besar kabupaten di Propinsi Jawa Tengah berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal yaitu 17 kabupaten dari total 29 kabupaten di Jawa Tengah, karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata propinsi Jawa Tengah. Kabupaten-kabupaten yang merupakan daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, Temanggung, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Wonogiri, Klaten, Magelang, Wonosobo, Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten di Propinsi Jawa Tengah masih banyak warganya yang memiliki pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan wilayahnya sangat lambat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah faktor endogen dari wilayah itu sendiri yang tidak kompetitif dan menjadi batas-batas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih baik lagi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kualitas dari pemerintah, masyarakat dan stakeholders terkait untuk mengolah wilayah itu sendiri misalnya banyak sektor potensial yang tidak bisa berkembang dengan maksimal karena pengaruh kebijakan dan ulah masyarakat sehingga menyebabkan kabupaten-kebupaten tesebut tidak kompetitif dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah.

Contohnya kabupaten Pekalongan. Kabupaten ini memiliki banyak pusat-pusat kegiatan sektor ekonomi, namun masih saja tidak berkembang karena banyak faktor penghambat.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan terbagi dalam tiga Sub Wilayah Pembangunan yaitu :

  • SWP I dengan pusat Kota Kajen yang meliputi : Kecamatan Kajen, Karanganyar, Kesesi, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang dikembangkan adalah sektor pembangunan jasa, pertanian, pariwisata dan sosial budaya (pendidikan). 
  • SWP II dengan pusat Kota Kedungwuni meliputi Kecamatan Kedungwuni, Doro, Buaran, Petungkriyono, Talun, Wonopringgo dan Karangdadap. Potensi yang dikembangkan adalah sektor pengembangan pertanian, industri dan sosial budaya (pendidikan). 
  • SWP III dengan pusat Kota Wiradesa meliputi Kecamatan Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Wonokerto dan Siwalan. Potensi yang dikembangkan adalah sektor perdagangan, industri dan perikanan. 

Kabupaten Pekalongan memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan wilayah hampir mencapai rata-rata pada dari tahun 2003 hingga 2007 yaitu 4,2% walaupun tingkat PDRB rata-ratanya masih kecil yaitu Rp 3.024.836,18. Hal ini karena adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan yaitu adanya konversi lahan pertanian dan perkebunan untuk pembangunan sehingga para petani kehilangan pekerjaan, implikasi terhadap perekonomian adalah penurunan pendapatan penduduk dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Padahal dari segi wilayah dan keruangannya, Kabupaten Pekalongan memiliki tipologi yang sangat bagus untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi, contohnya pertanian, perkebunan, pariwisata-budaya, dan perikanan, karena kabupaten Pekalongan terletak di lereng pegunungan yang subur dan sekaligus memiliki laut yang berlimpah sumberdayanya. Kabupaten Pekalongan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang konstan tetapi kecil sehingga berdampak pada tidak terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin gagal menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin kecil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang PDRB.

Untuk kabupaten yang termasuk pada daerah berkembang adalah kabupaten Sragen, Tegal, Brebes dan Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRBnya masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah namun nilai rata-rata PDRB perkapita yang lebih rendah dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga 2007. Hal ini mungkin dikarenakan pertumbuhan sektor-sektor PDRB khususnya sektor pembangunan (kontruksi), karena daerah berkembang dominan melakukan pembangunan yang tinggi. Umumnya banyak terjadi pemekaran wilayah pada tipologi kabupaten ini. Pemerintah pusat memberikan kewenangan daerahnya untuk melakukan otonominya dalam mengolah sumberdaya dan potensi yang ada secara maksimal. Wilayah-wilayah pemekaran banyak melakukan pembangunan-pembangunan baru di berbagai sektor sehingga menaikkan pendapatan PDRB secara cepat. Walaupun rata-rata tingkat pertumbuhan PDRBnya tinggi namun rata-rata tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah karena daerah ini memulai pembangunannya dari titik tertentu yang lebih rendah dibanding daerah pusat dan berkembang dari bawah rata-rata daerah pusat.

Untuk kabupaten yang termasuk pada daerah maju tapi tertekan adalah Kabupaten Banyumas, Kendal, Sukoharjo dan Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut memiliki nilai rata-rata PDRB perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah, namun demikian rata-rata tingkat pertumbuhan PDRBnya masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Pertumbuhan wilayahnya tertekan karena kinerja perekonomian Kabupaten mengalami tekanan yang relatif besar.

Contohnya kabupaten Kendal, kabupaten ini memiliki rata-rata PDRB per kapita dari tahun 2003 hingga tahun 2007 adalah Rp 4.782.210,16 lebih tinggi Rp 1.270.164,15 dari rata-rata PDRB per kapita provinsi Jawa Tengah yang senilai Rp 3.512.046,01. Namun rata-rata tingkat pertumbuhan ekonominya lebih kecil hanya 3,2% dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah senilai 4,8%. Hal ini menunjukkan penurunan pertumbuhan sektor-sektor PDRB di kabupaten Kendal selama tahun 2003 hingga 2007 misalnya pada sektor listrik, gas dan air minum dan sektor bangunan. Sedangkan penopang utama PDRB per kapita kabupaten Kendal tahun 2003 hingga tahun 2007 adalah sektor industri disusul sektor pertanian kemudian sektor perdagangan.

Sedangkan untuk kabupaten yang termasuk pada daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah kabupaten Cilacap, Karanganyar dan Kudus. Hal ini menunjukkan warga kabupaten Cilacap dan Kudus memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang tinggi dan rata-rata pertumbuhan wilayah sangat cepat dan memiliki keunggulan kompetitif dari tahun 2003 hingga 2007.

Contohnya adalah kabupaten Kudus. Kabupaten ini memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tertingi di antara kabupaten Cilacap di Jawa Tengah yaitu sebesar 4,9% dari tahun 2003 hingga 2007 dan rata-rata tingkat pendapatan per kapita tertinggi yaitu Rp 11.623.297,24. Rata-rata tingkat PDRB per kapita kabupaten Kudus ini paling besar dibanding kabupaten lainnya. Terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara pendapatan per kapita di kabupaten ini dengan kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kudus memiliki potensi yang sangat besar untuk kemajuan ekonomi wilayah. Banyak sektor-sektor perekonomian yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan angka PDRB kabupaten Kudus, terutama sektor industri yang potensial yaitu industri rokok yang sangat menunjang perekonomian wilayah. Industri rokok di kabupaten Kudus sangat besar dan sudah banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan sektor industri yang mensupply tenaga kerja yang besar pula.

STRATEGI PEMERATAAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROPINSI JAWA TENGAH


A. Untuk Pemerintah Pusat:

  1. Kebijakan perubahan struktur perekonomian harus dikembangkan selaras dengan perekembangan global yang menantang dari segi keunggulan produk dan kemampuan bersaing tiap sektor. 
  2. Pemerintah propinsi mengarahkan pemerintah kabupaten harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa harus memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Demikian juga selalu mengadakan pengkajian terhadap besaran kesenjangan yang terjadi di daerahnya untuk pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif. 
  3. Pemerintah propinsi harus mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah stabil dan dapat dikendalikan, karena semakin tidak stabilnya laju inflasi akan mengurangi kepercayaan pasar untuk berinvestasi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional. 
  4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mempunyai skala pelayanan regional yang mampu memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan daya tarik investasi serta meningkatkan aksesibilitas wilayah. 
  5. Mengembangkan sistem telekomunikasi yang terintegrasi antar wilayah khususnya pada daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan terjangkau untuk menunjang aspek perekonomian wilayah. 
  6. Memberdayakan lembaga pendidikan yang berorientasi pengetahuan ekonomi (formal dan non formal) dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM termasuk penguasaan IPTEK dan peningkatan IMTAQ secara terarah, terpadu dan berkelanjutan serta meningkatkan link and match pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 
  7. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 
  8. Meningkatkan eksploitasi pertambangan dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan sekaligus merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. 
  9. Untuk menghadapi isu strategis rendahnya produktivitas ekonomi kawasan perdesaan, arahan kebijakan perlu ditambahkan sebagai berikut : Mengembangkan kegiatan agrobisnis/agroindustri, Menumbuh-kembangkan lembaga kredit mikro yang berbasis lokal dan Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik
  10. Untuk menghadapi isu lemahnya keterkaitan desa-kota, arahan kebijakan perlu ditambahkan sebagai berikut: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan. 
  11. Untuk menghadapi isu rendahnya produktivitas ekonomi kebijakan perlu ditambahkan sebagai berikut: Pengembangan desa pesisir (bukan hanya pengembangan potensi wisata pantai saja, tetapi juga perikanan laut dengan pembangunan dermaga-dermaga kecil serta fasilitasnya untuk para nelayan tradisional). 
  12. Provinsi ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk pengembangan industri furniture yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu, arahan kebijakan yang perlu ditambahkan yaitu mengembangkan industri furniture yang berorientasi ekspor. 
  13. Mengembangkan industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, angkutan udara, industri pengolahan hasil laut, listrik, gas dan air bersih, industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas, angkutan air, industri karet dan barang dari karet, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri tekstil dan produk tekstil, industri mesin listrik dan peralatan listrik, industri alas kaki, dan industri barang dari logam karena industri-industri diatas memiliki multiplier output dan pendapatan terhadap pendapatan propinsi. 
  14. Industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan minuman, industri barang kayu, rotan dan bambu, bangunan, angkutan darat perlu dikembangkan karena merupakan sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah sehingga meningkatkan surplus perdagangan. 
  15. Mengembangkan PKN Cilacap sebagai pusat pertumbuhan lintas provinsi di kawasan selatan Jawa melalui peningkatan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kegiatan pemerintahan, perikanan dan pariwisata bahari. 
  16. Mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, pertenunan, rokok kretek, gula pasir, semen di Jawa Tengah. 
  17. Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi, dengan strategi pengembangan :
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif 
  • Meningkatkan potensi investasi dengan membangun infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi
  • Menurunnya gangguan lingkungan terutama banjir dan longsor serta berkurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
  • Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi di sektor perkotaan. 

B. Untuk Masing-Masing Kuadran :

Untuk daerah maju tapi tertekan

  • Orientasi pembangunan wilayah terfokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. 
  • Pemerintah kabupaten harus mengembangkan sektor perekonomian yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus spesialisasi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengabaikan sektor-sektor lain terutama sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. 
  • Memberikan perhatian terhadap sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif, untuk tujuan ini pemerintah perlu memilah-milah subsektor mana yang mempunyai keunggulan, dan betul-betul dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan PDRB.\ 
  • Meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional. 
  • Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing. 
  • Mengembangkan potensi wilayah dan Klaster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 


Untuk daerah maju

  • Pemerintah kabupaten harus mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah stabil dan dapat dikendalikan, karena semakin tidak stabilnya laju inflasi akan mengurangi kepercayaan pasar untuk berinvestasi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional. 
  • Pemerintah kabupaten/ kota diharapkan mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang proporsional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, suatu alokasi anggaran belanja pemerintah yang tidak terkesan boros ataupun pelit. 
  • Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menumbuhkan dan memelihara sikap kompetitif dan kooperatif antar daerah, sehingga pada saat perekonomian sedang sulit seperti krisis ekonomi maka dapat saling bahu membahu mengatasinya secara bersama-sama. 
  • Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai. 
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten, diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri / pengolahan) atau bahkan ke sektor tersier (sektor jasa) yang tidak efisien. 
  • Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.


Untuk daerah berkembang

  • Pemerintah kabupaten harus mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang proporsional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, suatu alokasi anggaran belanja pemerintah yang tidakterkesan boros ataupun pelit. 
  • Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana (DAU dan DAK) dari pemerintah pusat. 
  • Pemerintah daerah bisa berusaha mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah, misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas. Cara lain ialah dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat 
  • Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik secara berimbang. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah menjadi fungsi fiskal stimulus yang cukup optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 
  • Mendukung terwujudnya jalan tol untuk peningkatan pelayanan penumpang, barangdan jasa melalui peningkatan fasilitas jalan tol. 
  • Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan ,melalui konservasi sumber – sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan. 
  • Meningkatkan promosi potensi wilayah Kabupaten. 


Untuk daerah relatif tertinggal

  • Perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar kabupaten-kabupaten relatif tertinggal terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan mensinergikan program-program atau kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lain.
  • Memperbanyak lapangan pekerjaan untuk menghindari migrasi keluar yang berlebihan. Migrasi keluar oleh para pekerja dengan mutu modal manusia yang rendah dari kabupaten/ kota memberikan efek positif bagi tingkat pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/ kota yang ditinggalkan, terkait dengan kinerja dan produktivitas migran keluar, namun migrasi keluar oleh para pekerja dengan mutu tinggi akan memberikan efek negatif bagi daerah yang ditinggalkan.
  • Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, serta senantiasa mengupayakan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. 
  • Mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan sumber alam yang berwawasan lingkungan. Merehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
  • Pertumbuhan diarahkan pada perekonomian berbasis UMKM dan Koperasi yang tangguh dan sinergis dengan usaha skala besar, serta diharapkan semakin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten.
  • Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah. 
  • Penurunan prosentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau Rumah Tangga Miskin melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
  • Alokasi anggaran untuk penduduk miskin. 
  • Meningkatkan produktivitas sektor pertanian. 
  • Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja, antara lain melalui program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, melakukan penandatanganan MOU dengan daerah lain dalam program transmigrasi. 
  • Pengembangan pariwisata. 
  • Percepatan pembangunan wilayah pedesaan di daerah tertinggal, dilakukan dengan strategi: 
- Pemberian bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan. 
- Mengembangkan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah.

0 Response to "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2003-2004 Menggunakan Metode Analisis Tipologi Klassen"

Post a Comment

Berikan komentar disini...