KONFLIK RUANG = Politik RUANG ?

politik ruang

Ruang, menjadi salah satu komoditi yang seolah mahal dan eksklusif karena ruang adalah sumberdaya yang terbatas dan berharga akibat pemanfaatan ruang yang semakin besar. Jika saat ini ketersediaan ruang wilayah di dunia ini semakin sedikit sedangkan jumlah peminat atau penghuni ruang (dalam hal ini adalah manusia) semakin meningkat, maka konflik pasti rentan terjadi baik secara individual atau kelompok. Contohnya, di beberapa tempat dan dengan cara yang bermacam-macam, kaum miskin kota terus diperlakukan bagai warna dalam sebuah peta pembangunan, untuk diambil dan dipindahkan tidak seperti manusia dengan keinginan, keluarga dan aspirasi, tinggal di dalam masyarakat. Warga miskin kota seolah tidak mempunyai hak untuk memperjuangkan ruang tempat tinggalnya akibat keterbatasan dana yang mereka miliki. Bentrokan sering terjadi akibat penggusuran bahkan tidak sedikit warga menjadi korban. Ruang disini menjadi alat mencapai kejayaan bagi kepentingan pribadi yang harus diperlihatkan. Politik ruang menjadi dominan dan seringkali mengabaikan peraturan-peraturan penggunaan ruang yang telah disusun.

Memang, hampir semua aktivitas penggunaan ruang akan berhadapan dengan kontrol pemerintah. Rencana pembangunan yang memutuskan apa yang akan terjadi di sebuah kota dan kebijakan guna lahan yang menentukan bagaimana sebuah lahan digunakan sering dianggap sebagai dokumen teknis yang hanya dimengerti oleh orang teknis dan yang persiapannya sangat teknis seperti mengatur jalan, zona, drainase dan akses yang paling efisien. Tentu saja perkembangan kota memiliki dimensi teknis, namun faktanya adalah rencana pembangunan dan kebijakan guna lahan sangat politis, dan harus diperlakukan demikian. Hal ini tidak ditulis diatas batu, dan dapat dinegosiasi dari segala aspek.

Kebijakan teknis ruang tersebut seringkali melupakan satu hal bahwa kebanyakan ruang yang dipakai oleh warga kota adalah ruang bersama atau publik. Oleh karena itu penting untuk dipahami bagaimana membagi penggunaan sumber daya ruang secara berkeadilan bagi semua warga termasuk warga miskin. Jika kota dapat menemukan cara yang membuat masyarakat miskin termasuk dalam perencanaan yang akan mempengaruhi hidup dan permukiman mereka, akan memungkinkan bagi kota untuk berkembang ke arah yang tidak menyebabkan pemindahan, penderitaan dan kemiskinan untuk sebagian besar populasi kota.

Dilema yang seringkali menjadi penghalang dalam usaha meminimalisir terjadinya politik ruang adalah penggunaan ruang dan fasilitas bersama yang memang menjadi problem bagi yang menekankan pada ‘control of space’ sebagai simbol status dan kekuasaan namun disisi lain, penggunaan ruang bersama tersebut dapat menghemat energi, biaya, efisien, dan interaksi sosial. Dua hal yang saling berkaitan tersebut seolah menjadi pertimbangan yang akhirnya akan selalu memenangkan status dan kekuasaan dalam penggunaan ruang.


Politik ruang merupakan bentuk implikasi terhadap karakteristik ruang antara lain:

  1. Ruang merupakan simbolisasi dari status manusia yang ada didalamnya
  2. Ruang bisa menjadi status secara praktis ataupun simbolis ( daerah atas lebih baik dari bawah, atau besar lebih baik dari yang kecil
  3. Asumsi mengenai status sering atas dasar ukuran, lokasi, style dan ruang fungsional
  4. Setiap aspek dari pemakaian ruang mempunyai implikasi status
  5. Ruang sebagai sistem tanda yang akan memberi tahu mengenai hierarki ‘status’.
  6. Tidak samanya distribusi kekuasaan atau kekayaan atau previllege (orang-orang kaya atau berpengaruh mempunyai tempat dengan konotasi status tinggi).

Banyak problema didalam ruang kehidupan misalnya kekurangan ruang, mal function space, ruang yang tidak efisien dan ruang yang rusak. Disinilah peran perencana sebagai agen perubahan harus mampu memberikan kontribusi positif untuk mendorong transformasi ruang yang lebih baik tanpa unsur politis yang menunggangi.


0 Response to "KONFLIK RUANG = Politik RUANG ?"

Post a Comment

Berikan komentar disini...